Bagaimanakah Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bagaimanakah Sejarah Bank Syariah di Indonesia?

Bagaimanakah Sejarah Bank Syariah di Indonesia? – Perbankan syariah menjadi topik hangat belakangan ini. Ini tidak lain adalah pengusaha Jusuf Hamka yang mengungkapkan pengalamannya dengan bank syariah swasta sampai-sampai ia menggambarkan mereka sangat kejam dan tidak adil.

Pernyataannya pun mendapat tanggapan dari banyak pihak, termasuk regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Jusuf Hamka kemudian meminta maaf atas fakta tersebut.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Berbicara tentang perbankan syariah, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas perjalanan bank. Di Indonesia, bank syariah memiliki sejarah yang panjang.

Mengutip dari situs OJK, Minggu (1/8/2021), liberalisasi perbankan dimulai pada 1983. Tahun itu, Bank Indonesia (BI) memberikan kebebasan kepada perbankan untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap kebijakan deregulasi perbankan akan menciptakan situasi di dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam mendukung perekonomian.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk menerapkan “Sistem Bagi Hasil” secara kredit yang merupakan konsep perbankan syariah.

Kemudian pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka seluas-luasnya peluang perbankan untuk mendukung pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Sementara lebih banyak bank konvensional didirikan, banyak bisnis perbankan berbasis syariah regional juga mulai bermunculan.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Sementara itu, inisiatif pendirian bank syariah Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi dengan topik perbankan syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Sebagai pionir, gagasan perbankan syariah telah dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, antara lain di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI mengadakan workshop bunga dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan mandat untuk membentuk kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Pokja tersebut bernama Tim Perbankan MUI dan bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Sebagai hasil jerih payah Perbankan MUI, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang didirikan sesuai Anggaran Dasar pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI telah resmi beroperasi dengan modal awal Rp.106.126.382000.

Pada awal operasionalnya, keberadaan bank syariah kurang mendapat perhatian yang optimal di sektor perbankan nasional. Dasar hukum bekerjanya bank yang menggunakan sistem syariah pada waktu itu hanya dikenal dalam salah satu paragraf “bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil” dalam UU No. Nomor 7 Tahun 1992, tanpa rincian berdasarkan syariat Islam dan jenis usaha yang diperbolehkan.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR merevisi UU No. 7/1992 menjadi UU No. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara jelas menyatakan adanya dua sistem perbankan di dalam negeri (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat oleh kalangan perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah lainnya, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Jabbar dan Bank BPD Aceh. dan lain-lain.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?

Apalagi sudah banyak produk hukum yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah yang telah disahkan seperti UU No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. (19) Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Baca Juga:  Inilah Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kamu Sudah Tahu?